PENGGUNAAN DANA DESA 2021, KADES SUSWANTO HIMBAU KETUA RT SEGERA DATA ULANG KPM-BLT DESA

WONOSARI – Sehubungan dengan adanya Surat Edaran Nomor : 412.2/DPMD-Pemdes/032 tentang Arahan dalam Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2021 dan Optimalisasi Penggunaan Dana Desa 2021, Kepala Desa Wonosari Suswanto menghimbau Ketua RT untuk segera mendata ulang Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Lansung Tunai Desa Tahun Anggaran 2021.

Penggunaan dana desa 2021 ini juga telah diundangkan dalam Peraturan Mentari Keuangan Republik Indonesia Nomor : 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa dan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor : 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2021 serta Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmgrasi Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2020 tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa.

Dalam Peraturan tersebut ditegaskan, pengutamaan penggunaan dana desa adalah dapat digunakan antara lain untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19).

Menurut Surat Edaran yang disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis bahwa Ketua RT diharapkan segera melakukan pendataan ulang terkait Data Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa dan hasil pendataan ulang tersebut akan di evaluasi kembali oleh Tim Relawan bersama Pemerintah Desa dan dibawa ke dalam forum Musyawarah Desa (Musdes) khusus oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

“Hasil pendataan ulang Ketua RT akan dievaluasi ulang untuk memastikan BLT tepat sasaran,” jelas Kades Suswanto.

Penetapan KPM-BLT Desa melalui beberapa indikator sebagai berikut:

a. Mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);

b. Berdomisili di wilayah Desa bersangkutan;

c. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (KPM-BLT) Desa yang kurang mampu/miskin, sakit menahun;

d. Tidak termasuk penerima bantuan PKH, Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai (BST) dan program bantuan sosial Pemerintah Pusat lainnya;

e. Rincian Keluarga Penerima Mnafaat (KPM) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

Jadi yang Pertama Berkomentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*