PETUNJUK TEKNIS TERKAIT OPERASIONAL KELEMBAGAAN DESA

WONOSARI – Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dengan ini diinformasikan sebagai berikut:

1. Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan Desa bersumber dari:
a. Swadaya Masyarakat;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
d. Bantuan Pemerintah, Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
e. Bantuan lain yang sah dan tidak meningkat.

2. Yang dimaksud dengan insentif merupakan bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa.

3. Bantuan operasional untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi lembaga kemasyarakatan yang berkenaan, seperti biaya ATK, transportasi dan makan     minum rapat sesuai standar yang berlaku.

4. Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat yang dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan, dilakukan oleh Pemerintahan Desa dan dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).

5. Lembaga Kemasyarakatan Desa tidak diperbolehkan melaksanakan kegiatan, tetapi dapat mengusulkan kegiatan dalam APBDesa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa dalam penyusunan RKPDesa yang pelaksanaannya dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) bekerja sama dengan kelembagaan Kemasyarakatan Desa yang mengusulkan kegiatan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Facebook Comments

Jadi yang Pertama Berkomentar

Tinggalkan Balasan